SEKILAS BERITA

PD Sayangkan Putusan Pengadilan Soal Perintah Tersangkakan Boediono

Duniabola99 Dalam sidang praperadilan kasus Century dengan penggugat LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), hakim PN Jaksel mengabulkan sebagian permohonan tergugat dan memerintahkan KPK menetapkan eks Gubernur BI Boediono dan cs sebagai tersangka baru. Partai Demokrat (PD) menyayangkan keputusan itu.

“Tentu dalam konteks penegakan hukum tidak boleh kita membiarkan ada intervensi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Hukum itu ditegakkan dengan cara-cara yang independen, transparan dan akuntabel sesuai dengan cita-cita dan penegakan hukum itu sendiri,” ujar Ketua DPP PD Didik Mukrianto kepada wartawan, Selasa (10/4/2018).

Didik menyayangkan putusan hakim PN Jaksel tersebut. Putusan itu dinilai tidak adil.

“Nah tentu apabila ada pihak-pihak, apalagi ini ketua pengadilan yang subjektif itu, untuk mendorong sesuatu yang bukan jadi kewenangan ranahnya, tentu ini sangat disayangkan,” kata Didik.

“Dan ini juga bisa dikatakan, sebagai seorang penegak hukum, tentu ini juga harus mendapatkan sebuah peringatan untuk tetap fair dan independen,” imbuh anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum itu.

Didik yakin KPK akan objektif menindaklanjuti putusan hakim. Didik menyebut Demokrat sangat menyayangkan putusan itu. Demokrat sendiri merupakan partai pengusung Boediono yang menjadi Wapres sang ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi presiden RI periode 2009-2014.

“Kami dari F-PD menyayangkan apabila betul itu yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum kita. Untuk itu, kami yakin KPK punya cara-cara, pakem-pakem sendiri dalam penegakan hukum,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean menyebut partainya menyerahkan segala keputusan ke KPK. PD siap mendukung upaya KPK dalam menyelesaikan kasus Century.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada KPK, akan mengambil tindakan lanjutan seperti apa,” ucap Ferdinand terpisah.

“Dan bagi Demokrat, mempersilahkan KPK untuk memproses Century hingga tuntas. Demokrat tidak akan menghalangi karena bagi Demokrat tidak pernah terlibat dalam kasus century. Dengan demikian tidak ada kekuatiran apapun dan kami akan mendukung KPK menuntaskan kasus tersebut,” imbuhnya.

Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK melakukan penyidikan lanjutan atas kasus skandal Bank Century. Hakim memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia (BI), termasuk mantan Gubernur BI Boediono.

“Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat Humas PN Jaksel, Achmad Guntur di kantornya, Selasa (10/4).

Dalam surat dakwaan, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama sejumlah orang, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan) dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian FPJP ke Bank Century.

Sedangkan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya didakwa bersama-sama Muliaman Harmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan, Hariadi Agus Sarwono (DG Bidang Kebijakan Moneter) dan Ardhayadi Mitroatmodjo (DG Bidang Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI) serta Raden Padede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya secara bersama-sama melakukan perbuatan yakni: Pertama, menyetujui analisis yang seolah-olah Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan memasukan aspek psikologi pasar atau masyarakat. Padahal berdasarkan parameter kuantitatif dan ukuran, Bank Century tidak berdampak sistemik.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Sedangkan di tingkat kasasi, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).

Budi Mulya dinilai majelis hakim merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Baca Berita Seru Lain :

10 Beda Chicco Jerikho & Leo DiCaprio saat kampanye perlindungan gajah

Arsenal Serius Kejar Titisan Messi Milik Barca

Tahun Baru, Smartphone Baru! Yuk, Cek 5 Fitur Canggih dari Samsung Galaxy A8!

10 Meme ‘dunianya anjing’ ini kekocakannya bikin cengar-cengir